Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan secara rutin menerbitkan Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat. Panduan teknis tersebut bersifat melengkapi regulasi/ketentuan pelaksanaan yang berlaku, dan dapat menjadi salah satu alternatif referensi bagi para Aparatur Sipil Negara dalam mengimplementasikan secara teknis terkait pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
Isi panduan teknis berupa artikel yang memberikan gambaran atau membahas praktik-praktik pelaksanaan anggaran dan/atau akuntansi di lingkungan pemerintah pusat yang aktual atau sedang menjadi perhatian pada periode berkenaan.
Panduan teknis tersebut telah mulai ada sejak tahun 2007 dan tiap tahun biasanya diterbitkan sebanyak dua kali. Kumpulan lengkap Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat yang telah diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta topik-topik yang dibahas di dalamnya adalah sebagai berikut.
- Edisi 1 Tahun 2007 (bantuan sosial; neraca awal, aset DKTP; biaya satpam; piutang pajak; belanja lain-lain; utang dana bagi hasil)
- Edisi 2 Tahun 2007 (akuntansi belanja barang-modal; pembinaan penyusunan LKPP; UAPB)
- Edisi 3 Tahun 2008 (buletin teknis 04; SIMAK BMN; penyajian hasil kajian/penelitian; rekonsilisasi; sistem dan prosedur perbendaharaan)
- Edisi 4 Tahun 2008 (aset tetap renovasi; pertanggungjawaban lembaga nonstruktural; belanja lain-lain)
- Edisi 5 Tahun 2009 (penertiban rekening; kaitan LK BLU-LKPP; Kas di bendahara pengeluaran; aset tetap sebelum disesuaikan)
- Edisi 6 Tahun 2009 (LKBUN; akuntabilitas aset DKTP; basis akrual)
- Edisi 7 Tahun 2010 (prosedur likuidasi; prosedur persediaan; aset tetap renovasi; rehabilitasi, renovasi dan restorasi)
- Edisi 8 Tahun 2010 (rekening pengeluaran kas; pelaporan investasi; telaah aset tetap; perekaman data akrual)
- Edisi 9 Tahun 2011 (penyusutan aset; penilaian persediaan; laporan operasional; akuntansi dana cadangan; akuntansi persekot)
- Edisi 10 Tahun 2011 (harapan-tantangan akrual; pelaporan kas; pembentukan penyisihan piutang; akuntansi pemerintah-bisnis beda)
- Edisi 11 Tahun 2012 (pencairan dana PNBP; penyisihan piutang; pengesahan hibah langsung bentuk uang)
- Edisi 13 Tahun 2013 (ATB; piutang TGR; masalah-solusi perjadin)
- Edisi 14 Tahun 2013 (belanja melalui BPP; perbedaan LRA CTA dan akrual, LRA dan LO)
- Edisi 15 Tahun 2014 (transaksi akrual-defferal; pengembalian belanja; sewa dan kontrak penyelenggaraan beasiswa)
- Edisi 16 Tahun 2014 (pelaporan akrual; konversi LK; perbandingan penyesuaian CTA dan akrual; SAIBA)
- Edisi 17 Tahun 2015 (akuntansi persediaan; akuntansi penyisihan piutang)
- Edisi 18 Tahun 2015 (telaah LK; peran bendahara pengeluaran)
- Edisi 19 Tahun 2016 (pendapatan jasa layanan; akuntansi persediaan; kendala SPAN; konfirmasi setoran)
- Edisi 20 Tahun 2016 (rekonsiliasi internal; bedah buku besar dan neraca percobaan; penghasilan PPNPN)
- Edisi 21 Tahun 2017 (bantuan pemerintah; e-rekon LK)
- Edisi 22 Tahun 2017 (hibah langsung; internet banking)
- Edisi 23 Tahun 2018 (kapitalisasi BMN; transaksi valas; SAKTI)
- Edisi 24 Tahun 2018 (penilaian kembali aset tetap; pembukuan hibah langsung uang; retur SP2D)
- Edisi 25 Tahun 2018 (analytical review LK)
- Edisi 26 Tahun 2019 (pengesahan transaksi BLU)
- Edisi 27 Tahun 2019 (kartu kredit pemerintah; pelaksanaan likuidasi)
- Edisi 28 Tahun 2020 (pelaksanaan anggaran dan pelaporan penanganan Covid-19)
- Edisi 29 Tahun 2020 (pengungkapan dampak Covid-19; hibah langsung)
- Edisi 30 Tahun 2021 (dana bantuan operasional sekolah; akuntansi persediaan FIFO)
Comments