Friday, March 11, 2016

Beda Akuntansi Pemerintahan dengan Swasta

beda akuntansi pemerintahan dan swasta

Akuntansi dapat dipakai oleh semua jenis organisasi, baik sektor pemerintahan maupun swasta/komersial untuk mencatat transaksi-transaksi ekonominya. Kedua sektor tersebut sama-sama memerlukan informasi keuangan yang dapat dihasilkan dari proses akuntansi. Sayangnya, konsep akuntansi yang lebih banyak diperoleh di bangku sekolah/kuliah adalah akuntansi sektor swasta/komersial, baik pada perusahaan perseorangan, persekutuan, ataupun perseroan terbatas. Konsep akuntansi komersial tersebut tidak bisa secara langsung diadopsi ke dalam akuntansi sektor pemerintahan, karena ada perbedaan karakteristik di antara keduanya.
Perbedaan pertama terletak pada tujuan utama organisasi. Sektor swasta/komersial menekankan pada pencapaian profit maksimal dan kesejahteraan shareholders sedangkan organisasi pemerintah bertujuan nonprofit. Implikasinya pada akuntansi terlihat pada penyajian selisih pendapatan dan beban/belanja. Pada laporan keuangan komersial, selisih pendapatan dan beban diakui sebagai laba/rugi yang bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan para shareholders. Sedangkan di pemerintahan, perbedaan tersebut tidak diperlakukan sebagai laba/rugi tapi diakui sebagai surplus/defisit yang langsung masuk ke ekuitas.

Perbedaan kedua, sektor swasta/komersial sangat memegang teguh prinsip matching costs against revenues sedangkan di pemerintahan, prinsip tersebut belum tentu menjadi prinsip utama khususnya bila menyangkut pencapaian misi kesejahteraan sosial. Perhitungan cost of goods/services di sektor swasta bertujuan untuk menentukan harga dan profit, sedangkan bagi pemerintah perhitungan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan sumber-sumber pembiayaannya.

Perbedaan ketiga bisa dilihat dari segi kepemilikan organisasi. Pada perusahaan swasta, kepemilikan organisasi dapat diidentifikasi secara jelas, yaitu bisa berupa perorangan, kelompok orang, atau pemegang saham (shareholders). Sementara, organisasi pemerintah tidak bisa ditentukan secara spesifik siapa pemiliknya karena pemerintah ada untuk melayani rakyat banyak. Bisa dikatakan, pemilik organisasi pemerintah adalah publik secara luas. Perbedaan ini berimplikasi pada informasi yang disajikan pada neraca/laporan posisi keuangan, khususnya pada sisi ekuitas. Ekuitas pada neraca perusahaan swasta/komersial bisa menunjukkan kepemilikan si A, si B, si C, atau si pemegang saham tertentu. Sedangkan ekuitas pada neraca organisasi pemerintah tidak menunjukkan kepemilikan oleh pihak tertentu.

Perbedaan keempat adalah dari sisi penekanan terhadap pentingnya aspek anggaran. Bagi sektor swasta/komersial, profit opportunity lebih penting dibandingkan dengan realisasi anggaran. Oleh karena itu realisasi anggaran dapat disesuaikan secara lebih fleksibel sepanjang memberikan profit bagi organisasi. Hal ini berbeda dengan sektor pemerintahan yang menekankan pentingnya kesesuaian antara realisasi dengan anggarannya. Bahkan, anggaran bagi pemerintah adalah bentuk otorisasi dan kontrol pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan yang sifatnya mengikat (mandatory). Hal ini berimplikasi pada sistem akuntansi dan jenis laporan yang dihasilkan. Di sektor swasta/komersial, sistem akuntansi yang utama adalah sistem akuntansi keuangan (financial accounting) sedangkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dapat dilakukan di luar pembukuan. Adapun di pemerintahan, sistem akuntansi yang utama ada dua yaitu sistem akuntansi anggaran (budgetary accounting) dan sistem akuntansi keuangan. Perbedaan ini dapat dilihat lebih jelas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang wajib ada bagi organisasi pemerintah sementara di swasta tidak demikian. Untuk mendukung praktik akuntansi anggaran maka di pemerintah perlu dibangun akun-akun anggaran yang berbeda dengan akun-akun untuk akuntansi keuangan. Hal tersebut tidak ditemukan pada sistem akuntansi swasta/komersial.

Ada hal lain yang khas pada akuntansi pemerintahan, yaitu basis akuntansinya. Selengkapnya lihat di artikel: Basis Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Itulah beberapa perbedaan karakteristik yang dapat saya jelaskan. Mungkin masih ada perbedaan karakteristik lainnya. Tahukah Anda?

Penikmat kedamaian, kenyamanan, dan kemapanan. Juga pemerhati praktik governance, risk, control, audit, akuntansi, dan manajemen sektor publik.

Google
Disqus
Pilih Sistem Komentar

No comments

Silakan berkomentar melalui kolom berikut ini.